Jakarta Akan Punya Tempat Pengolahan Sampah
PEKANBARU- Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selingkungan Universitas Islam Riau, mendatangi Kantor DPRD Riau, menuntut agar perusahaan yang telah membakar lahan, segera dicabut izinya.
Berbagai atribut mereka bawa, diantaranya spanduk dan kertas yang bertuliskan kecaman serta tuntutan mereka. Diantaranya terlihat tulisan cabut izin perusahaan perusak lingkungan, jangan beli produk-produk Sinarmas seperti Paseo, Excel pro dan lainya.
Dalam orasinya, para mahasiswa juga menuntut agar seluruh Kabupaten/Kota di Riau, dibangun posko-posko kesehatan.
"Selama 18 tahun kita merasakan asap, kami mohon kepada wakil rakyat untuk segera menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan timbulnya asap, kami hadir disini butuh jawaban yang tegas," ungkap salah satu korlap, Senin (26/10/2015) sore.
Dari pantauan GoRiau.com, aksi massa HMI tersebut, dijaga ketat oleh aparat dari Polresta Pekanbaru. Sekitar pukul 16.00 Wib, beberapa anggota dewan seperti Abdul Vattah, Hazmi Setiadi dan Suhardiman Amby, terlihat menjumpai para demonstran.
Menjawab tuntutan para mahasiswa, Suhardiman Amby akhirnya mengambil alih alat pengeras suara. Suhardiman mengatakan, bahwa DPRD Provinsi Riau, saat sedang membuat pansus khusus permasalahan Karhutla.
"Tuntutan kalian akan kita bahas dalam rapat pansus, dan nantinya kita juga akan membawanya ke rapat paripurna. Untuk dapat kalian ketahui, bahwa semua yang terjadi saat ini bukan kesalahan siapa-siapa, tapi ksealahan pemberi izin perusahaan," ungkap Suhardiman.
Masih menurut Suhardiman, bahwa saat ini beberapa perusahaan yang sudah menjadi tersangka masih terlalu sedikit, oleh karenaya pihak dewan juga akan menyampaiakn langsung ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
"Saat ini banyak sekali perusahaan yang memiliki pabrik, tapi tidak mempunyai kebun, jadi siapa yang perlu disalahkan, tentunya pemerintah setempat yaitu Bupati, termasuk juga Gubernur, dan pemerintah pusat," sambungnya.
Suhardiman dengan tegas, meminta seluruh masyarakat dan mahasiswa untuk bersabar, karena permasalahan tersebut sedang dalam pembahasan.
"Yang kita hadapi ini bukan orang biasa, dibalik semua permasalahan izin perkebunan ini, ada banyak orang memakai bintang-bintang. Kita tidak mudah melawan mereka, tapi yakinlah dengan kita bersatu insya allah semua akan terselesaikan," pungkas Suhardiman yang disambut takbir oleh mahasiswa.
Setelah melakukan dialog, puluhan mahasiswa dan para wakil rakyat membubarkan diri dengan tertib kembali ke tempat masing-masing.(grc)
Menurut Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji paling cepat proyek tersebut menghabiskan waktu dua tahun baru akan selesai. Pembangunan ITF itu akan diserahkan pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan Dinas Kebersihan DKI. PT Jakpro akan membangun ITF Marunda dan Cakung Cilincing. Sedangkan, Dinas Kebersihan membangun ITF Sunter dan Duri Kosambi.
"Pak Gubernur sempat bilang, bisa enggak tahun ini dibangun ITF? saya bilang nanti kan harus koordinasi dengan Jakpro, tapi harus disiapin dokumen lelangnya, ini kan basic design, AMDAL, untuk membangun ITF itu paling cepat dua tahun sampai infrastruktur jadi. Jadi enggak bisa cepat-cepat tahun ini bangun tahun ini selesai, enggak bisa," kata Isnawa saat dihubungi, Senin (26/10/2015).
Apabila ITF sudah terbangun, maka buangan sampah di Bantargebang ada pada kisaran dua hingga tiga ribu ton per hari. Isnawa menambahkan, seharusnya buangan sampah Jakarta ke Bantargebang saat ini berada di angka 250 ton per hari, tetapi kenyataannya masih tinggi, sekitar 6.300 hingga 6.500 ton per hari.
Kata dia, seiring dengan proses pemutusan kontrak dengan pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya, melalui penerbitan surat peringatan pertama (SP1), pembangunan ITF diharapkan bisa mengurangi volume sampah DKI.
"Gini, seiring dengan keluarnya SP 1 sampai ditutup Bantargebang, tentunya kita berpikir harus ada lokasi lain yang nantinya bisa mengurangi volume sampah," lanjut dia.
Namun, dengan dibangunnya ITF bukan berarti pasokan buangan sampah Jakarta ke Bantargebang menjadi tak ada sama sekali. Melainkan bisa dikurangi secara signifikan.
"Mengurangi, karena tetap kan, Bantargebang masih punya kita asetnya, tetapi, tadi, konsepnya begini, kalau Bantargebang masih jalan, ITF terbangun di mana-mana, yang sampahnya 6.000an ton, sampahnya tinggal 250 ton," tutupnya.(okezone)
Post a Comment