Pencairan Dana Desa Harus Di Permudah
Pertanyaan itu disampaikan Ketua Komisi I Yusuf Said saat rapar dengan pendapat, bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD) , Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Keuangan dan Tim Leader dari program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) , Jum'at (16/10/2015) bertempat diruang rapat Komisi I.
Yusuf Said mengatakan bahwa dirinya mendengar adanya pengakuan dari kepala desa bahwa sedikit mengalami kesulitan dalam mencairkan dana desa untuk tahap yang ke 2. Seharusnya berdasarkan Intruksi dari Presiden dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa maka dana pusat yang diperuntukan bagi desa harus segera di transfer ke rekening desa.
"Jadi sifatnya hanya numpang lewat saja dari kas kabupaten, lalau selanjutnya uang tersebut dimasukan kedalam rekening desa," sebutnya. Desa bersifat indevenden dan tidak bisa di intervensi. Adapun terkait penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana itu semua beban dipundak desa.
"Kita serahkan saja cepat dana desa itu. Biar mereka (desa,res) dapa segera membangun, terkait dengan pertanggungjawaban itu semua dipundak desa. Kita jangan mau tersangkut paut atas dana dan penggunaan dana yang dilakukan ditingkat desa, karena desa bersifat otonom, " tambahnya.
Politi Partai Golongan Karya ini juga menambahkan, kepada aparatur desa untuk saat ini agar fokus pada pembangunan desa dan penyelesaian program pembangunan. Adapun persoalan yang lain harus dikesampingkan terlebih dahulu.
"Waktunya sudah sangat mepet. Jangan sampai desa tidak berjalan pembangunannya yang berakibat pada banyaknya dana yang tidak terpakai sehingga akan menjadi Silva keuangan. Kalau sudah itu terjadi dampaknya akan dirasakan oleh kita semua," papar Yusuf Said.(her/adv)
Post a Comment