INHIL - Pertemuan PERPEKINDO (Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia) dan Bupati Indragiri Hilir HM Wardan pada Selasa (14/11/2017) untuk tindaklanjut rencana investasi PT. MKH Indonesia memberikan hasil positif dengan komitmen Pemda Inhil untuk mendukung rencana investasi tersebut.
HM Wardan menyampaikan investor yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa termasuk bersedia untuk melakukan perbaikan lahan rusak perlu didukung karena saat ini sekitar 100,254 ribu hektar lahan kelapa rusak dan perlu dana besar untuk perbaikan.
Perbaikan tersebut akan berat jika dilakukan oleh petani karena biaya yang sangat besar.
Lebih lanjut HM Wardan mengharap agar investasi ini dapat direalisasikan karena beberapa komitmen dari investor ini sangat dibutuhkan oleh petani kelapa seperti rencana pembelian harga kelapa akan sama atau lebih besar dari harga pasar dan investor ini bersedia untuk melakukan rehabilitasi atau penanaman ulang (replanting).
Sekda Inhil, H. Said Syarifudin dalam pertemuan dengan PERPEKINDO menyampaikan pemerintah sebagai regulator, akan membantu dalam kemudahan pemberian ijin dari lahan yang diusulkan dan memberi pesan agar PERPEKINDO sebagai wakil petani kelapa bersama pihak lain ikut mengawal agar nantinya saat implementasi dilapangan sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan.
"Bersama kita memajukan perkebunan kelapa di Inhil, pemerintah sebagai regulasi kemudian pihak PERPEKINDO sebagai perwakilan dari petani juga ikut dalam mendukung lancarnya rencana yang akan dilakukan pemerintah," kata sekda.
Sementara itu, Muhaemin Tallo, ketua umum PERPEKINDO pusat menyampaikan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa disamping PERPEKINDO sudah mendatangkan Investor ke Inhil yang saat ini sedang dalam pengajuan ijin juga bersama pemerintah pusat sedang membahas regulasi atau aturan berupa penentuan patokan harga minimal.
Pembelian kelapa secara nasional katanya, dimana harga pembelian tersebut harus lebih besar dari total biaya yang dikeluarkan oleh petani mulai dari proses perawatan kebun, panen, biaya transportasi dan lainnya.
Dilanjutkan oleh Muhaemin, PERPEKINDO sejak tahun lalu bersama dengan asosiasi yang terkait dengan kelapa sudah melakukan pertemuan dengan empat kementerian agar pemerintah pusat membuat sebuah regulasi untuk penentuan harga pembelian kelapa secara nasional dan saat ini kebijakan tersebut masih dalam proses analisa dan pengumpulan data dan diperkirakan akan selesai awal tahun 2018.
Burhanuddin Rafik, Ketua DPW PERPEKINDO Provinsi Riau mengatakan investor ini (PT. MKH Indonesia) berbeda dengan investor sebelumnya karena bukan hanya akan membeli kelapa sama dengan atau lebih besar dari harga pasar tetapi juga akan melibatkan pihak lain seperti PERPEKINDO untuk mengawasi saat kegiatan pembelian tersebut dilakukan.
"Jadi ini berbeda dari pada investor yang sebelumnya, " bebernya.
Agustiar Ketua DPD PERPEKINDO Kabupaten Inhil mengatakan, setelah ijin lahan dikeluarkan oleh pemerintah daerah Inhil dalam waktu dekat ini maka tahapan selanjutnya adalah penanda tanganan perjanjian kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MOU) dan kemudian pertemuan/ sosialisasi dengan petani kelapa terkait manfaat yang akan didapatkan ketika pabrik ini sudah mulai beroperasi.
Lebih lanjut Agustiar menyampaikan saat ini PERPEKINDO sudah memiliki perwakilan di 14 provinsi dan khusus untuk PERPEKINDO cabang Inhil dua orang wakil rakyat (DPRD Inhil) yakni H. Edy Haryanto Sindrang dan HM Yusuf Said ditunjuk sebagai dewan pembina dan pengawas dimana mereka nantinya bersama dengan pemerintah daerah akan mendukung rencana investasi tersebut segera direalisasikan.
"Karena salah satu keuntungan jika pabrik ini sudah beroperasi yakni bukan hanya akan menciptakan lapangan kerja cukup besar tapi juga petani kelapa itu sendiri bisa menjadi karyawan dari perusahaan tersebut dan pada akhirnya petani akan mendapatkan tambahan penghasilan, " pungkasnya. (ard)
Foto: foto bersama Perpekindo Inhil dengan Bupati Inhil Drs HM Wardan MP
Post a Comment